Palembang, Palembangterkini.com — Aktivitas operasional pusat perbelanjaan bahan bangunan Mitra 10 di Kecamatan Sukarami kini berada dalam sorotan serius DPRD Kota Palembang. Dalam inspeksi lapangan saat reses masa persidangan II Tahun 2026, Jumat (24/4/2026), dewan menemukan dua persoalan krusial yang dinilai merugikan masyarakat: dugaan terganggunya sistem drainase yang memicu banjir, serta nihilnya kontribusi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) selama hampir delapan tahun beroperasi.
Kegiatan reses tersebut dipimpin Ketua Daerah Pemilihan (Dapil) II, H. Sutami Ismail, S.Ag (PKB), bersama sejumlah anggota DPRD lainnya, yakni Budi Mulya, S.H., M.M (Gerindra), M. Normansyah, S.Si (Gerindra), M. Nofrando Triansyah (NasDem), Muhammad Asywat (Golkar), Rubi Indiarta, S.H (Golkar), Hafiz Ramadhonie, S.H (PDI-P), Jumono, ST (PKS), Wahyu Azis Saputra (PAN), serta Andri Adam, S.H,. M.H (NasDem).
Selain menyerap aspirasi masyarakat, rombongan dewan juga melakukan peninjauan langsung terhadap dampak operasional toko terhadap lingkungan sekitar. Dari hasil pantauan di lapangan, muncul indikasi adanya gangguan pada aliran air di sekitar lokasi usaha yang diduga menjadi salah satu penyebab banjir yang kerap dikeluhkan warga.
Ketua Dapil II DPRD Palembang, Sutami Ismail, menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa dipandang sebagai gangguan teknis semata, melainkan menyangkut tanggung jawab korporasi terhadap lingkungan.
“Indikasinya ada aliran air yang tidak lagi berjalan normal. Kalau ini benar karena tertutup atau terganggu aktivitas usaha, maka dampaknya jelas—warga yang menanggung banjir,” ujar Sutami di sela peninjauan.
Menurutnya, dugaan tertutupnya aliran anak sungai di belakang area toko menjadi faktor yang harus segera ditindaklanjuti. Jika tidak, potensi genangan air akan terus terjadi, terutama saat intensitas hujan meningkat.
Selain persoalan lingkungan, DPRD juga menyoroti tidak adanya kontribusi CSR dari pihak manajemen Mitra 10 sejak awal operasional. Padahal, keberadaan usaha berskala besar seharusnya memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar.
“Sudah hampir delapan tahun, tapi masyarakat tidak merasakan kontribusi CSR. Ini menjadi catatan serius bagi kami,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, DPRD meminta pihak manajemen segera membuka akses pengawasan drainase, termasuk menyediakan jalur kontrol agar instansi teknis seperti dinas pekerjaan umum dapat melakukan normalisasi dan pembersihan saluran air secara berkala.
“Kami minta dibuatkan akses agar bisa dipantau. Kalau ada sumbatan, bisa segera dibersihkan. Ini penting untuk mencegah banjir di lingkungan warga,” tambahnya.
DPRD juga memberi sinyal tegas bahwa persoalan ini tidak akan berhenti pada tahap temuan lapangan. Jika tidak ada tindak lanjut dari pihak perusahaan, maka DPRD akan membawa persoalan ini ke forum resmi lembaga.
“Kalau tidak ada tindak lanjut, kami akan bawa ini ke rapat paripurna DPRD Kota Palembang,” kata Sutami.
Sementara itu, pihak manajemen Mitra 10 melalui Manajer Toko, Zuhendra, belum memberikan tanggapan resmi terkait temuan tersebut. Ia menyebut persoalan ini cukup serius dan memerlukan koordinasi internal sebelum disampaikan ke publik.
“Ini adalah persoalan serius, jadi saya belum bisa memberikan statement apapun pada media. Saya perlu berkonsultasi terlebih dahulu pada pimpinan jika sampai pada ancaman pembongkaran,” ujar Zuhendra.
Ia juga menambahkan bahwa pihaknya akan menyampaikan keterangan resmi setelah mendapatkan arahan dari pimpinan perusahaan.
“Jika sudah ada konfirmasi dari pimpinan, barulah kami akan memberikan pernyataan kepada awak media,” tambahnya.
DPRD Kota Palembang menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada solusi konkret yang tidak merugikan masyarakat, sekaligus memastikan perusahaan menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara proporsional. (Adi)
