Demo di Kantor Gubernur Sumsel, Massa Desak Pemerintah Usut Karhutla dan Buka Data

Palembangterkini – Aliansi Rakyat Sumsel Menggugat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Jumat (2/10/2026).

Massa mendesak pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk mengusut dugaan pelanggaran dan memastikan perlindungan bagi masyarakat terdampak asap.

Massa menilai karhutla tidak cukup ditangani melalui pemadaman api. Pemerintah juga diminta memeriksa penyebab kebakaran, status lahan, penguasaan wilayah, kewajiban pencegahan, hingga kemungkinan pelanggaran hukum.

Desakan tersebut disampaikan di tengah tingginya angka karhutla dan gangguan kesehatan di Sumatera Selatan. BPBD Sumsel mencatat 2.676 kejadian karhutla hingga 10 September 2026. Sebanyak 15 dari 17 kabupaten/kota masuk kategori rawan tinggi.

OKI mencatat kejadian terbanyak dengan 459 kasus, disusul Musi Banyuasin 333 kejadian, Ogan Ilir 294 kejadian, Banyuasin 273 kejadian dan Muara Enim 244 kejadian.

Dari sektor kesehatan, Dinas Kesehatan Sumsel mencatat 29.969 kasus ISPA sepanjang 30 Agustus hingga 19 September 2026. Secara kumulatif, Januari hingga Agustus 2026 tercatat 348.708 kasus ISPA.

Meski tidak seluruh kasus ISPA dapat dikaitkan langsung dengan karhutla, massa menilai kondisi kabut asap yang terjadi bersamaan dengan peningkatan kasus perlu menjadi perhatian pemerintah.

Minta Investigasi Kebakaran di Konsesi

Aliansi menegaskan kebakaran di wilayah konsesi tidak otomatis membuktikan perusahaan bersalah. Namun, setiap kebakaran yang memiliki indikasi pelanggaran harus diperiksa secara objektif.

Jika penyelidikan dan pembuktian menemukan unsur tindak pidana, pihak yang terbukti bertanggung jawab diminta diproses sesuai hukum.

Massa juga meminta pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap kawasan gambut, termasuk kondisi kanal, tata air dan pelaksanaan kewajiban pencegahan kebakaran.

Tujuh Tuntutan

Dalam aksi tersebut, Aliansi Rakyat Sumsel Menggugat menyampaikan tujuh tuntutan, yakni:

1. Memproses korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana karhutla dan pelanggaran lingkungan.
2. Menginvestigasi kebakaran di wilayah konsesi dan wilayah usaha yang memiliki indikasi pelanggaran.
3. Mengaudit kewajiban pencegahan dan penanggulangan karhutla oleh pemegang izin.
4. Membuka data lokasi kebakaran, status kawasan, hasil pemeriksaan, sanksi dan perkembangan proses hukum sesuai ketentuan.
5. Mengalokasikan 20 persen dana bantuan Presiden bagi masyarakat terdampak asap, khususnya warga yang mengalami ISPA dan gangguan pernapasan.
6. Membebankan biaya pemulihan lingkungan kepada pihak yang secara hukum terbukti bertanggung jawab.
7. Memulihkan kawasan gambut dan wilayah yang rusak akibat karhutla.

Bagi massa aksi, penanganan karhutla harus mencakup pemadaman, perlindungan kesehatan masyarakat, pencegahan, transparansi data dan penegakan hukum.

Aksi tersebut dikoordinatori Rudi, Angaribuan dan Capung, dengan koordinator lapangan Sukma Hidayat, Dodi Hari Utama dan Eko Wahyudi. (*red/Bro Adi)