Palembangterkini – Penguatan industri berbasis sumber daya alam dinilai perlu menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan nasional. Memasuki dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pengembangan hilirisasi batubara dan transformasi sektor energi menjadi isu yang perlu mendapat perhatian serius, terutama bagi daerah yang memiliki potensi sumber daya alam seperti Sumatera Selatan.
Persoalan tersebut menjadi pembahasan utama dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Generasi Ampera di Kota Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (24/10/2026). Mengangkat tema “Potensi SDA: Hilirisasi Batubara dan Transisi Energi”, kegiatan ini mempertemukan kalangan pemuda, mahasiswa, masyarakat, dan insan media untuk membahas arah pengelolaan sumber daya alam serta masa depan sektor energi Indonesia.
Founder Generasi Ampera, M. Anwarul Fitro, mengatakan pembangunan nasional membutuhkan keterlibatan aktif generasi muda, khususnya dalam mengawal kebijakan strategis pemerintah. Menurutnya, pengelolaan sumber daya alam tidak boleh hanya menjadi urusan pemerintah dan pelaku industri, tetapi juga perlu mendapat perhatian masyarakat.
Fitro menilai pemuda memiliki posisi penting dalam memberikan masukan terhadap kebijakan pembangunan. Partisipasi tersebut diperlukan agar pemanfaatan kekayaan alam dapat berjalan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat.
“Pemuda tidak boleh hanya menjadi penonton dalam proses pembangunan. Mereka harus mengambil peran aktif dengan memahami kebijakan pemerintah, memberikan gagasan konstruktif, serta ikut mengawal pelaksanaan program strategis nasional,” ujarnya.
Ia berharap diskusi tersebut dapat mendorong lahirnya pemikiran kritis dan konstruktif dari generasi muda mengenai peluang pengembangan industri hilirisasi di Sumatera Selatan.
Ketua DPD KNPI Sumatera Selatan, Rudianto Widodo, yang hadir sebagai narasumber, menegaskan bahwa hilirisasi energi perlu ditempatkan sebagai bagian penting dari strategi pembangunan ekonomi nasional.
Menurut Rudianto, kekayaan sumber daya alam Indonesia merupakan potensi besar yang harus dikelola secara optimal. Namun, keberadaan sumber daya tersebut perlu diikuti dengan pengembangan industri pengolahan agar manfaat ekonominya tidak berhenti pada penjualan komoditas mentah.
Ia menjelaskan bahwa sektor energi memiliki hubungan langsung dengan kehidupan masyarakat. Ketersediaan energi berpengaruh terhadap kebutuhan rumah tangga, kegiatan industri, biaya produksi, hingga kesempatan kerja.
“Dengan demikian, pengembangan industri diharapkan dapat menciptakan peluang kerja, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta memperkuat perekonomian nasional,” kata Rudianto.
Menurutnya, hilirisasi tidak cukup hanya dipahami sebagai peningkatan aktivitas industri. Kebijakan tersebut juga perlu diarahkan untuk memperkuat kemampuan sumber daya manusia, meningkatkan daya saing ekonomi, dan memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat.
Rudianto menambahkan, agenda hilirisasi dan kemandirian energi memiliki keterkaitan dengan arah kebijakan Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran. Oleh sebab itu, organisasi kepemudaan perlu ikut berkontribusi melalui edukasi publik, pengembangan gagasan, serta pengawasan yang bertanggung jawab.
Ia juga mendorong terbangunnya kolaborasi antara organisasi kepemudaan, perguruan tinggi, pemerintah, dan dunia usaha. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar gagasan mengenai pengembangan energi dapat diterjemahkan menjadi program yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
Sementara itu, dosen Teknik Pertambangan Batubara sekaligus peneliti ekonomi dan kebijakan energi, Fadhil Mahdyrianto, menjelaskan bahwa potensi batubara Indonesia dapat mendukung penguatan ketahanan energi dan pengembangan industri nasional apabila dikelola melalui perencanaan yang tepat.
Fadhil mengatakan hilirisasi harus menghasilkan nilai tambah yang dapat dirasakan dalam jangka panjang. Pengembangan industri pengolahan juga perlu memperhatikan kemampuan teknologi, kebutuhan investasi, efisiensi produksi, dan daya saing produk dalam negeri.
“Hilirisasi harus mampu menciptakan nilai tambah yang nyata, memperkuat daya saing industri, serta memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat,” ungkapnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa pengembangan industri batubara tidak dapat dilepaskan dari tantangan perubahan sistem energi global. Peralihan menuju energi rendah karbon membutuhkan kesiapan teknologi, perencanaan investasi, serta strategi pengurangan emisi yang terukur.
Menurut Fadhil, transisi energi perlu dilakukan secara realistis dan berkeadilan. Perubahan sektor energi tidak cukup hanya dengan mengganti sumber energi, tetapi juga harus disertai peningkatan efisiensi operasional pertambangan dan kesiapan tenaga kerja menghadapi perkembangan teknologi.
Kondisi tersebut menjadi perhatian penting bagi Sumatera Selatan yang memiliki aktivitas pertambangan batubara. Daerah ini perlu mempersiapkan sumber daya manusia agar mampu beradaptasi dengan kebutuhan industri yang terus berkembang.
“Dalam konteks Sumatera Selatan, wilayah yang memiliki aktivitas pertambangan batubara perlu mempersiapkan sumber daya manusia, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta memperkuat keterkaitan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri,” jelas Fadhil.
Ia menilai hubungan antara perguruan tinggi dan dunia industri perlu diperkuat agar pendidikan mampu menghasilkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan sektor energi. Dengan demikian, masyarakat daerah penghasil sumber daya alam memiliki kesempatan lebih besar untuk terlibat dalam perkembangan industri hilirisasi.
Selain kesiapan tenaga kerja, pengembangan sektor energi juga perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Menurutnya, kebijakan hilirisasi harus mempertimbangkan efisiensi pemanfaatan sumber daya, pengurangan emisi, dan manfaat sosial bagi masyarakat.
Melalui FGD tersebut, Generasi Ampera menilai bahwa hilirisasi batubara dan transisi energi membutuhkan perhatian bersama. Agenda pembangunan sektor energi tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan akademisi, organisasi kepemudaan, masyarakat, dan pelaku industri.
Memasuki tahun kedua pemerintahan Prabowo-Gibran, pengembangan hilirisasi diharapkan dapat menjadi bagian dari agenda pembangunan yang memberikan dampak nyata. Peningkatan nilai tambah sumber daya alam perlu berjalan seiring dengan penciptaan lapangan kerja, penguatan kompetensi tenaga kerja lokal, dan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab.
Generasi Ampera berharap diskusi tersebut dapat memperkuat kesadaran pemuda mengenai pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara produktif dan berkelanjutan. Organisasi ini juga berkomitmen untuk terus membangun ruang dialog antara pemuda, akademisi, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan guna mendorong kontribusi generasi muda dalam pembangunan Sumatera Selatan dan Indonesia. (*Ardi)
