Komitmen EXCO Partai Buruh Sumsel: Ajak Aliansi Buruh Patuhi Kamtibmas Saat May Day 2026
Sebarkan artikel ini
Palembang, Palembangterkini.com — Executive Committee (EXCO) Partai Buruh Sumatera Selatan menegaskan komitmennya untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026.
Perwakilan EXCO Partai Buruh Sumsel, Hermawan, mengajak seluruh aliansi serikat buruh dan pekerja di Sumatera Selatan untuk mematuhi aturan serta mengedepankan sikap tertib selama rangkaian kegiatan berlangsung.
“Seluruh buruh kami imbau untuk menjaga kondusivitas, mematuhi kamtibmas, serta tidak mudah terprovokasi,” kata Hermawan, Rabu (29/4/2026).
Exco Partai Buruh Hermawan saat memberikan keterangan Pers.
Menurut dia, peringatan May Day tahun ini tidak hanya menjadi ruang penyampaian aspirasi, tetapi juga momentum menunjukkan kedewasaan gerakan buruh melalui aksi yang damai dan bertanggung jawab.
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, serikat buruh dan pekerja di Sumatera Selatan dijadwalkan menggelar dialog terbuka bersama Gubernur Sumatera Selatan dan Ketua DPRD Sumsel di Kantor DPRD Sumsel pada Jumat mendatang.
Hermawan menyebut, forum tersebut akan dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi pekerja, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Di tingkat nasional, buruh masih mendorong pemerintah pusat untuk segera merumuskan regulasi ketenagakerjaan baru pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168. Selain itu, sejumlah kebijakan seperti pajak tunjangan hari raya (THR), pajak upah, hingga Jaminan Hari Tua (JHT) dinilai perlu dikaji ulang.
Sementara di daerah, pembentukan dewan pengupahan di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Selatan juga menjadi perhatian. Saat ini, masih terdapat delapan daerah yang belum memiliki dewan pengupahan.
“Keberadaan dewan pengupahan penting untuk memastikan kebijakan upah yang adil bagi pekerja,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya penegakan hukum ketenagakerjaan, terutama terhadap praktik pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak. Ia meminta pengawas ketenagakerjaan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Sumsel menjalankan tugasnya secara optimal.
Terkait Undang-Undang Cipta Kerja, kalangan buruh tetap menyatakan penolakan dan mendorong adanya perubahan regulasi yang lebih berpihak pada pekerja.
Dalam peringatan May Day 2026, sekitar 3.000 buruh diperkirakan akan terlibat dalam kegiatan yang dipusatkan di halaman DPRD Sumsel. Selain aksi penyampaian aspirasi, kegiatan juga akan diisi dengan dialog terbuka bersama pemerintah daerah.
Koordinasi dengan aparat keamanan, termasuk kepolisian daerah dan kepolisian kota, telah dilakukan guna memastikan seluruh kegiatan berjalan aman dan tertib.
Hermawan menegaskan, prinsip zero konflik dan zero insiden menjadi komitmen bersama dalam pelaksanaan May Day tahun ini.
“May Day harus menjadi ruang perjuangan yang damai, tertib, dan bermartabat,” ujarnya.
Selain itu, Partai Buruh Sumsel juga akan menggelar bakti sosial sebagai bagian dari rangkaian kegiatan. Langkah ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa peringatan May Day tidak hanya soal tuntutan buruh, tetapi juga kepedulian terhadap masyarakat. (Adi)
