PALEMBANG, Palembangterkini.com — Persoalan perubahan desil pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang berdampak terhadap penerimaan bantuan sosial menjadi perhatian serius Komisi IV DPRD Kota Palembang. Dewan meminta proses pendataan dan verifikasi dilakukan lebih cermat agar kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sebenarnya tidak terabaikan.
Hal tersebut mengemuka dalam rapat Komisi IV DPRD Kota Palembang bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang, Dinas Sosial, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta perwakilan masyarakat terdampak, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Palembang, Selasa (15/9/2026).
Salah satu penggagas pertemuan, Andri Adam, S.H., M.H., anggota Komisi IV DPRD Kota Palembang, menilai persoalan perubahan desil perlu segera ditindaklanjuti melalui pendataan yang lebih akurat dan melibatkan unsur paling dekat dengan masyarakat, terutama ketua RT.
Menurut Andri, perubahan desil tidak boleh hanya dilihat berdasarkan data administratif, tetapi harus benar-benar mencerminkan kondisi kehidupan masyarakat di lapangan. Karena itu, ia mendorong BPS, pendamping PKH, dan ketua RT melakukan verifikasi secara langsung dari rumah ke rumah.
“Batas waktu penyampaian data masyarakat untuk ditentukan desilnya oleh BPS masih sampai 10 Oktober 2026. Selain itu, telah terbit Surat Edaran Wali Kota Palembang bahwa dalam pendataan sebaiknya kepala RT turut dilibatkan dalam pendataan. Oleh karena itu, Kepala BPS bersama tim dan pendamping PKH di seluruh kelurahan beserta kepala RT di seluruh Kota Palembang agar serentak turun ke rumah-rumah warga, door to door, untuk melihat dan mendengar langsung serta mendata warga masyarakat agar desilnya benar-benar sesuai dengan kenyataan kehidupan sosialnya,” tegas Andri.
Dorongan tersebut disampaikan menyusul banyaknya aspirasi masyarakat yang mengaku terdampak perubahan peringkat desil. Sejumlah warga yang sebelumnya masuk kategori penerima bantuan disebut mengalami perubahan desil secara signifikan sehingga dinilai tidak lagi memenuhi kriteria penerima program perlindungan sosial.
Dampaknya, bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) terhenti. Tidak hanya itu, masyarakat juga mengkhawatirkan keberlanjutan bantuan pendidikan, termasuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah maupun bantuan biaya sekolah bagi anak dari keluarga yang secara ekonomi masih tergolong tidak mampu.
Kondisi tersebut dinilai dapat menjadi persoalan serius apabila data yang menjadi dasar penentuan desil tidak menggambarkan kondisi riil masyarakat. Sebab, keluarga yang masih mengalami kesulitan ekonomi berpotensi harus menanggung sendiri biaya pendidikan maupun pengobatan ketika akses terhadap bantuan pemerintah terhenti.
Dalam rapat, suasana sempat memanas ketika sejumlah ketua RT menyampaikan keberatan terkait mekanisme pendataan. Mereka mengaku menjadi pihak yang paling sering menerima keluhan masyarakat ketika terjadi perubahan status penerima bantuan, sementara dalam proses pendataan mereka merasa belum dilibatkan secara optimal.
Di sisi lain, pendamping PKH menjelaskan bahwa pendataan masyarakat telah dilakukan dan data tersebut kemudian diajukan melalui mekanisme yang berlaku. Sementara penentuan tingkatan desil dilakukan berdasarkan proses pengolahan dan kriteria yang ditetapkan oleh BPS.
Kepala BPS Kota Palembang Edi Subeno, S.E., menjelaskan bahwa proses verifikasi data saat ini masih berlangsung. Hingga rapat digelar, data yang telah diverifikasi baru sekitar 33 persen. Kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi ketidakseimbangan antara jumlah petugas pendata dengan jumlah masyarakat yang harus diverifikasi.
Edi menjelaskan, penentuan desil tidak dilakukan berdasarkan satu indikator saja. Terdapat sekitar 40 kriteria yang menjadi pertimbangan, di antaranya kondisi fisik rumah dan bahan bangunan, sumber air minum, energi untuk memasak, kepemilikan aset bergerak maupun tidak bergerak, daya dan tingkat konsumsi listrik, serta sejumlah indikator sosial ekonomi lainnya.
Menanggapi penjelasan tersebut, Andri meminta seluruh pihak tidak saling melempar tanggung jawab. Menurutnya, persoalan utama yang harus dikedepankan adalah memastikan data yang dihasilkan benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat.
Andri juga meminta proses verifikasi dilakukan secara teliti, khususnya terhadap warga yang berada pada kelompok rentan dan masyarakat marjinal. Ia menilai ketepatan data menjadi sangat penting karena keputusan mengenai desil dapat berpengaruh langsung terhadap akses masyarakat terhadap berbagai program pemerintah.
“Kita harus teliti dalam menyusun data desil. Data ini harus benar-benar berpihak kepada masyarakat marginal, sehingga jangan sampai ada anak yang putus sekolah, tidak ada keluarga yang kelaparan, dan tidak ada keluarga yang sakit karena tidak memiliki biaya untuk berobat,” tegasnya.
Andri menekankan, keterlibatan ketua RT dalam proses verifikasi bukan untuk mengambil alih kewenangan BPS, melainkan menjadi bagian dari upaya memperoleh gambaran kondisi sosial ekonomi warga yang lebih faktual. Ketua RT dinilai memiliki pengetahuan langsung mengenai kondisi masyarakat di wilayah masing-masing.
Dengan masih tersedianya waktu hingga 10 Oktober 2026 untuk penyampaian data, Andri meminta momentum tersebut dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan dan verifikasi data secara maksimal. Ia berharap koordinasi antara BPS, Dinas Sosial, pendamping PKH, pemerintah kelurahan, dan ketua RT dapat berjalan secara serentak.
“Jangan sampai orang yang sebenarnya membutuhkan justru terlewat karena datanya tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Kita ingin data yang benar, sehingga bantuan pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat yang memang membutuhkan,” pungkasnya. (Bro Adi)
